Peringati HSN, Gus Nadir Kritik Sistem Pemilu yang Selalu Jadikan Oligarki Sebagai Penguasa

$rows[judul] Keterangan Gambar : (Foto : Profil nadirhosen.net/)

Banyuwangi, NUOB- Dalam acara Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021, Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand, KH Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) menyatakan bahwa santri harus terlibat politik.

Namun demikian, Gus Nadir menekankan agar tradisi intelektual santri di pesantren tetap harus dijaga. Ia mengingatkan, jika santri terlibat dalam politik, maka jangan melupakan sikap kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia.

Menurut Gus Nadir, tradisi intelektual santri dalam pesantren bisa diwujudkan para santri dalam menyikapi demokrasi. Berharap santri bisa terus bertumbuh melalui regenerasi, berdaya dengan ilmu pengetahuan dan melahirkan berbagai karya.

“Tradisi intelektual itu harus dijaga di pesantren. Jadi (santri) pesantren tetap terus melahirkan berbagai kitab (dengan) menulis,” ujar Gus Nadir secara virtual dalam Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 yang digelar Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU di lantai 8 gedung PBNU Jakarta, Rabu (20/10) kemarin, seperti dilansir dari https://nu.or.id/nasional.

Misalnya, Gus Nadir mengkritik sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang sangat mahal dengan nilai nominal, sehingga negeri ini hanya dikuasai oleh kekuatan oligarki. Seperti yang dituliskan, jika seseorang ingin menjadi anggota DPR maka harus menyiapkan uang dengan jumlah sangat besar.

“Jadi, kalau mau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, misalnya, itu kalau tidak punya Rp5 miliar atau Rp10 miliar akan susah untuk terpilih. Belum lagi money politic,” kritik Dosen Fakultas Hukum di Universitas Monash, Australia, itu.

Gus Nadir menyatakan, jika proses pemilu di Indonesia sangat lama dan terlalu banyak tahapan. Menurutnya, hal itu sangat menguras energi, bahkan memicu polarisasi yang terjadi di masyarakat.

Karena dinamika semacam itulah, tradisi intelektual para santri di pesantren sangatlah penting untuk diperhatikan. Dengan sikap kritisnya para ulama, yang juga sangat menjadi kunci untuk membantu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Selain itu, Gus Nadir juga menjelaskan tentang kutipan dari Imam Al-Ghazali, tentang penekanan pesan keadilan kepada para penguasa maupun terhadap para ulama. Al-Ghazali berani mengkritik para para ulama sebagai biang kerusakan rakyat dan penguasa.  

“Tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu, kecuali dengan kerusakan penguasa. (Dan) tidaklah rusak para penguasa, kecuali dengan rusaknya para ulama,” kata Gus Nadir mengutip kitab Ihya’ Ulumiddin karya Imam Al Ghazali.

Pada bagian lain, imbuhnya, Al Ghazali juga mengingatkan bahwa rusaknya para ulama karena kecintaan pada harta dan kedudukan. Dengan begitu, Gus Nadir menekankan agar NU juga harus bisa independen terhadap penguasa dan pengusaha. 

“Karena jika tidak independen, NU sulit untuk bisa mewujudkan keadilan dan nilai-nilai kesejahteraan sosial yang abstrak itu secara konkret di masyarakat. Perdamaian tanpa keadilan itu hanya sebuah ilusi,” tegas Gus Nadir, mengutip ucapan Gus Dur di akhir kalimat. 

Selanjutnya Gus Nadir mencontohkan, kemenangan Taliban dan kekalahan Islam moderat di Afghanistan, disebabkan oleh diamnya para ulama ketika melihat kejahatan dan korupsi yang terjadi di Afghanistan.

“Salah satu alasannya Islam moderat di Afghanistan itu membiarkan negara superpower mengeksploitasi kekayaan alam mereka, kemudian memaksakan demokrasi ala Barat, dan banyak sekali pejabat yang korupsi, serta ulamanya diam terhadap ketidakadilan,” ujarnya.

“Kalau demokrasi di Indonesia tidak bisa mengikis korupsi, tidak bisa mendatangkan keadilan, tidak bisa memberikan kesejahteraan, maka rakyat akan berpaling dan terus mencari alternatif sistem lain,” imbuh Gus Nadir. (Fendi/Noe)

Sumber: https://nu.or.id/nasional/nadirsyah-hosen-santri-harus-terlibat-politik-tapi-jaga-tradisi-intelektual-pesantren-U0HjQ